Penerapan E-procedure (Proses Pemeriksaan Berbasis Elektronik) Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Yang Sesuai Dengan Asas-Asas Peradilan Di Indonesia

Adiasih Ning

Abstract


Perkembangan penggunaan teknologi informasi, disegala bidang kehidupan sering menimbulkan masalah-masalah hukum baru. Dalam bidang perdagangan kita kenai E-Commerce yang dapat dilakukan antar negara di mana dokumen-dokumen perdagangan yang dikemas secara elektronis dan dikirim melalui ruang maya, tentunya memerlukan sejumlah pengaturan untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang bertransaksi. Hal ini menunjukkan fenomena globalisasi yang menyebabkan seluruh bagian dunia terhubung satu sama lain (interconnected).Tidak ada lagi batas-batas yang jelas (borderless) antara satu negara dengan negara lain. Walaupun eksistensi negara bangsa (nation-state) masih tetap ada, tetapi berbagai ide dan gagasan, budaya serta aktivitas manusia telah melintasi batas-batas negara. Orang dengan mudahnya berinteraksi dengan orang lain yang pada saat yang sama berada jauh dari dirinya, dia berada di negara lain yang jaraknya berratus-ratus bahkan beribu-ribu kilometer dengan melalui telepon, faksimili, sms, mms dan media internet. Apalagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE). Artinya semua hal yang berkaitan dengan kegiatan infonnasi dan transaksi melalui sistem elektronik sudah memiliki payung hukumnya. Akan tetapi HIR, RBg dan Rv sebagai hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum mengatur penggunaan teknologi infonnasi dan komunikasi dalam prosedur penyelesaian perkaranya. Misalnya dengan menggunakan media elektronik sebagai sarananya, sehingga kecepatan dan keefektifan teknis pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak dan saksi, pemeriksaan saksi, penerimaan alat bukti elektronik serta penyampaian perkembangan perkara dapat dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu menarik untuk dilakukan penelitian dengan tujuan untuk menjajagi kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang selanjutnya disebut E-Procedure. Pennasalahan yang diangkat adalah 1). Apakah terdapat pengaturan yang mendukung pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pemeriksaan (E-Procedure) dalam penyelesaian perkara perdata di Indonesia? 2). Bagaimana pengaturan proses pemeriksaan (E-Procedure) perkara perdata berbasis teknologi informasi dan komunikasi di negara Singapura dan Thailand? serta 3). Apakah penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada proses pemeriksaan (E­ Procedure) dapat diterapkan dalam perkara perdata yang sesuai dengan Asas-Asas Peradilan Indonesia?
Hipotesa yang dibangun adalah penerapan e-procedure dapat dilakukan pada peenyelesaian perkara perdata di Indonesia, dan untuk mengujinya dilakukan penelitian dengan metode penelitian huh.'llm normatif (yuridis normative) yang menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas dan kaidah hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang meneliti sejauh manakah hukum positif serasi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan futuristik dan pendekatan perbandingan hukum (comparative approach), penelitian ini bersifat deskriptif (perrnasalahan nomor I dan 2) serta sifat ekplanatoris (permasalahan nomor 3). Setelah dilakukan pembahasan dan analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut pengaturan e-procedure belum diatur secara eksplisit dalam HIR, RBg maupun RV akan tetapi secara sporadis diatur tentang pembuktian elektronik dalam UU Tentang Telekomunikasi, UU Tentang ITE dan UU Tentang Dokumen Perusahaan dan beberapa SEMA Rl. Sedangkan dalam praktek hakim telah menerima bukti elektronik dan menggunakan teleconference untuk pemeriksaan saksi. Oleh karena itu sudah menjadi keniscayaan jika dalam hukum acara perdata yang baru menerapkan e-procedure baik dalam administrasi perkara (seperti Singapura) maupun pembuktiannya guna mengakomodir perkembangan teknologi saat ini dan mendatang. Sebagai rekomendasi diperlukan legislasi hukum acara perdata yang menerapkan e-procedure dapat dalam bentuk UU, PERMA, SEMA, Jurisprudensi maupun Fatwa MA.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.