Analisis Kejelasan Hukum Kewajiban Pendaftaran Hak Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Yuris Ang Erwan

Abstract


Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang 'creditor. Lembaga jaminan fidusia tercipta karena kebutuhan dari praktik serta perkembangan masyarakat yang dapat memacu aktivitas perekonomian serta adanya kepastian hukum bagi kreditor. Kehadiran Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum secara maksimal mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia, khususnya perkreditan produktif yang terkait pembiayaan usaha-usaha dalam rangka pemerataan ekonomi sebagai bagian dari politik hukum lahirnya undang-undang fidusia yang mengharapkan terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih merata dengan tetap mengacu pada pembangunan hukum jangka panjang. Kehadiran Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya memberi manfaat kepada dunia perbankan, lembaga pembiayaan, dan lembaga lainnya yang diakui secara nomatif namun tidak secara adil memberikan perlindungan yang equal kepada konsumen. Secara faktual Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menunjukan efektifitas dalam batasan kepastian hokum (Formal Yuridis), namun secara ekonomis tidak memberikan nilai efisiensi, karena volume pendaftaran dengan nilai fidusia yang kecil tidak memberikan value dalam scale of economic (Pragmatis Yuridis).

Kata Kunci : Undang Undang Dasar 1945, Asas Pacta Sunt Servanda, Hukum Privat, Perjanjian, Fidusia, Efektifitas dan Efisien, Scale of economic.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.